Kabapas Keerom mengikuti Sosialisasi Penilaian Mandiri atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Keerom - Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Satuan Kerja menjadi salah satu poin krusial dalam penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.(18/07/23)

Hal ini menjadi dasar Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah V Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Sosialisasi Penilaian Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 yang digelar secara hybrid,dan Kabapas Keerom mengikuti kegiatan secara virtual. Inspektur Wilayah V, Marasidin Siregar, sebagai pembicara utama menegaskan, evaluasi SAKIP harus dilakukan sampai unit yang terkecil. Ia mengatakan, bahwa hal ini sangat serius dan perlu dukungan para Kepala Kantor Wilayah. "Ini perlu penanganan yang serius.Perlu support penuh Kepala Kantor Wilayah dan jajarannya untuk mendukung, mendorong seluruh Satuan Kerja melakukan evaluasi mandiri," tegas Marasidin membuka arahan. Marasidin memberikan catatan penting. Ia mengungkapkan, untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja harus memiliki nilai SAKIP minimal BB. Marasidin melanjutkan, pelaksanaan evaluasi SAKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi dan menilai tingkat implementasi SAKIP. "Kemudian untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan sebagai monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya," jelas Marasidin.
(Humas Bakeer) #kemenkumhamri
#ditjenpas
#pemasyarakatan
#kumhampasti
#bapaskeerom